Read more: http://infosinta.blogspot.com/2012/04/cara-unik-agar-potingan-di-blog-tidak.html#ixzz2KmkBhfTz Harian Silampari Online (Jawa Pos Gruop): Politik

Iklan

Text

ALT/TEXT GAMBAR ALT/TEXT GAMBAR ALT/TEXT GAMBAR ALT/TEXT GAMBAR
Diberdayakan oleh Blogger.

Featured Post 5

[]Harian Silampari Facebook[]
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Senin, 18 Februari 2013

KPU Sebut ada Data Ganda DP4


LUBUKLINGGAU-Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Sumsel terjadi selisih 300 ribuan, untuk data Pemilihan Legislatif (Pileg)  6,5 jutan dan Pilgub Sumsel 6,1 jutaan. Hal ini diketahui setelah DP4 diterima KPU Sumsel, belum lam ini.
Menanggapi selisih data tersebut, Ketua KPU Pusat, H Husni Kamil Manik SP mengatakan DP 4 dari kemendargi sudah melalui konsep, sinkronisasi dan pengolahan berdasarkan apliksi yang digunakan kemendragri. Jadi, mungkin bisa terjadi karena ada data penduduk gand.
“DP 4 terdeteksi di desa/kelurahan diolah  tingkat kecamatan dan dilakukan penyisiran terdapat data ganda. Seterusnya tingkat Provinsi Sumsel diteliti dan diolah di Pusat. Jadi, Kemendagri mengoperasikan aplikasinya untuk mengetahui tingkat kegandaan dan  kekurangan data seperti salah alamat,” jelasnya.
Lanjut pria asal Sumatera Barat ini, DP4 yang ditetapkan Mendagri dan Gubernur Sumsel  itu dinilai sangat wajar terjadi pengurangan. Nanti DP 4 dari Gubernur Sumsel masih di mukthirkan oleh tim PPDP. “Data dari kemendagri, sudah diberi  tanda data yang ganda,” tambahnya.

DP4 Sumsel 6.158.483 Jiwa
 Menjelang Pemilihan Umum  (Pemilu) Legislatif 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Penyerahan DP4 dalam bentuk compact disk (CD) ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dilakukan Gubernur H. Alex Noerdin di ruang Banggar DPRD, Kamis (7/2) lalu.
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin mengatakan pada tanggal 6 Desember 2012 lalu telah dilakukan penyerahan Daftar Agregat Kependudukan (DAK2).  Kemudian kemarin (7/2) sesuai dengan amanat Undang-Undang No 8 tahun 2012, pemerintah dan pemerintah daerah secara serentak menyerahkan DP4 ke KPU.

"Adapun mekanisme penyerahannya yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada Ketua KPU Pusat, Gubernur menyerahkan kepada Ketua KPU Provinsi, dan bupati/walikota kepada Ketua KPU kabupaten/kota," kata Alex.

Alex menjelaskan, penyerahan DP4 sangat penting karena menjadi bahan untuk pemutakhiran jumlah pilih, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) hingga daftar pemilih tetap (DPT).

"DP4 akurasinya sudah ditingkatan secara maksimal, karena Pemprov Sumsel sudah minta ke Dukcapil untuk melakukan pemutakhiran hingga 3 kali dan melakukan pembersihan mata pemilih ganda hingga 4 kali," terang Alex. (HS-ags/rls)


Read More »
00.20 | 0 komentar

Daftar Caleg, Komisioner Wajib Berhenti

LUBUKLINGGAU-Sinyalemen dua anggota Komisioner KPU Kota Lubuklinggau hendak mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif 2014, direspon Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, H Husni Kamil Manik SP. Bahwasanya, komisioner tersebut harus berhenti karena KPU merupakan lembaga indenpenden.
“Kalau sudah menjadi kader Partai Politik (Parpol) harus berhenti,” tegas Husni sapaan H Husni Kamil Manik kepada wartawan, Sabtu (16/2).
Diakuinya, tidak ada aturan komisioner mengundurkan diri untuk menjadi kader parpol. “Nanti, kita lihat, apakah benar menjadi kader Parpol. Ya, nanti pengganti, apakah ada sisa penggantinya atau dilakukan pemilihan baru,” ucapnya.

Read More »
00.19 | 1 komentar

10 Calon Panwaslu Lolos Verifikasi Berkas

PALEMBANG-Sedikitnya 10 peserta bersaing memperebutkan tiga kursi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Lubuklinggau. Sebelumnya ke-10 peserta tersebut telah menjalani proses verifikasi berkas dan telah dinyatakan lolos seleksi. Ke-10 peserta tersebut yakni Bahusi, Melli Zukri, Lukman Hakim, Ujang Kaidin, Erma Suryani, Ahmad Amin, Erwin Sutanto, Karto Kariyo, Efrizal, dan Hamidah.

Tiga orang dari 10 peserta yakni Hamidah, Ahmad Amin dan Efrizal  merupakan komisioner Panwaslukada Lubuklinggau periode sebelumnya.


Read More »
00.18 | 0 komentar

Sabtu, 16 Februari 2013

Dua Parpol Terlambat Sampaikan SPJ

MUARA BELITI-Dua Partai Politik (Parpol) masing-masing DPC Partai Gerindra dan DPC Partai Demokrat Musi Rawas terlambat menyampaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) bantuan dana partai dari Pemkab Musi Rawas. Soalnya jatuh tempo 30 Januari 2013, dua partai yang masuk peserta Pemilu 2014 belum menyampaikan ke Badan Kesatuan Kebangsaan Nasional Politik perlindungan masyarakat (Kesbangpol dan linmas). Namun setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan koordinasi, kedua partai tersebut sudah menyampaikan SPJ dan tidak menemui masalah administrasi.
“Dua parpol yakni Gerindra dan Demokrat sudah menyampaikan  SPJ  bantuan parpol,” ungkap Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Musi Rawas, Mefta Jhoni kepada Harian Silampari, Jumat (15/2).
Mengenai bantuan Parpol kepada 13 Parpol yang duduk di kursi DPRD Musi Rawas pada 2012 sama dengan 2013, meskipun saat ini hanya 10 parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Sebab Kesbangpol dan Linmas belum menerima petunjuk teknis (Juknis) dari Pemerintah Pusat, bila ada perubahan. “Kami hanya menyampaikan rekomendasi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) atas pengajuan permohonan dari Parpol, sebab dana bantuan Parpol ada di DPPKAD,” jelasnya. 
Lebih lanjut mantan Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Musi Rawas ini menerangkan dana bantuan parpol digunakan membiayai operasional kantor seperti alat tulis kantor (ATK). Dana bantuan dihitung per suara senilai Rp 3556 per tahun. Jadi semakin banyak perolehan suara tentu makin besar pula  dana yang diterima. “Dana bantuan Parpol yang paling besar  pada PDI P karena memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2009 lalu,” tambahnya. (HS-ags)
  

Read More »
09.38 | 0 komentar

Jumat, 15 Februari 2013

13 Calon Kades Kantongi Tidak Pernah Dipidana

MUSI RAWAS-Sedikitnya 13 calon kepala desa (Kades) tersebar di Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengantongi surat tidak pernah dihukum selama 5 tahun dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau. Tak itu saja, mereka juga telah mendapatkan surat tidak dicabut haknya dipilih, lalu tidak pernah dipidana karena makar. 
 “Ada 13 orang yang mengajukan surat kelakuan baik tidak pernah dihukum,” kata Panitera Hukum PN Lubuklinggau, Harmen saat ditemui Harian Silampari, kemarin.
Untuk mendapatkan tiga surat dari PN Lubuklinggau tidak sulit, sambung dia, petugas akan membantu memproses kelengkapan  berkas adminitsrasi. Syarat pengajuan harus menyertakan foto kopi KTP, SKCK, permohonan. “Kami tidak akan persulit pembuatan surat tersebut dengan catatan lengkap persyaratannya,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Musi Rawas, Ali Sadikin mengungkapkan masa Penjabat Kades berakhir pada 8 Maret 2013. Mereka tersebar di satu kelurahan dan 9 desa di daerah pemekaran. “Kami harap sebelum masa tugas Penjabat Kades sudah membentuk pemilihan Kepala Desa (Pilkades), sehingga roda pemerintahan desa bisa bergerak,” harapnya.
Penjabat Kades itu seperti di Pemekaran Desa Mekar Sari, Triwikaton, Kebur Jaya,  embacang baru ilir dan lain sebagainya. “Saya tidak ingat secara detailnya, silahkan tanyakan kepada instansi terkait yakni BPMD,” tambahnya. (HS-ags)







Read More »
18.39 | 0 komentar

Desak Dewan Cek Kondisi Pipanisasi Minyak Bocor

RAWAS ILIR-Persatuan Pemuda Rawas Ilir (PPRI) mendesak  Distamben dan Pertamina untuk melakukan Invistigasi Menyeluruh atas kebocoran pipa minyak seleraya dengan  melibatkan masyarakat setempat, kemudian hasil investigasi harus di ketahui publik seluas-luasnya.  Desakan ini  karena adanya bocornya pipa minyak milik perusahaan minyak PT Serelaya Merangin II yang mengganggu masyarakat sekitarnya.

“Persoalan ini tidak boleh di anggap remeh harus segera ada tindakan,” tegas Ketua PPRI, Abdul Aziz kepada Harian Silampari melalui pres rilisnya.

lanjut dia,  apabila pipanisasi tidak mematuhi  standar operasi prosedur (SOP) yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No 300.K/38/M.PE/1997 yang telah disinyalir oleh berbagai pihak, maka PPRI meminta  izin dari PT. Seleraya di cabut. “Kalau pekerjaannya tidak sesuai SOP, harus dicabut izin operasionalnya,” tandas Aziz.

Kemudian pihak DPRD harus segera turun kelapangan, jangan lagi menunggu waktu lihatlah subtansi persoalan tersebut. “Selaku wakil rakyat harus cepat tanggap atas persoalan-persoalan  rakyat,” sambung dia. 

Dan apabila dalam kebocoran pipa ini menyebabkan kerugian masyarakat yang terkena dampak Seleraya harus bertanggung jawab. Inilah  yang disesalkan perusahan yang ada di Rawas Ilir, bagi masyarakat kecil lebih banyak menimbulkan persolan  yang merugikan mulai dari sengketa tanah, konflik horizontal, intimidasi, dan kebocoran pipa seperti ini.

“ Sementara program CSR tidak pernah dilakukan, walaupun dilakukan hanya sebatas saja. Kami cuma mengingatkan kompleksitas persoalan sosial selalu saja di picu kesenjangan dan ketidakadilan,” imbuhnya.


Anggota DPRD Musi Rawas, Al Imron Harun menyatakan perusahaan harus mengawasi secara ketat dalam pengerjaan pipanisasi. Pihak rekanan harus mematuhi SOP sebab tanpa memperhatikan hal itu maka akan merugikan masyarakat. “Dewan segera turun ke lapangan melihat kondisi tumpahan minyak dan memanggil pihak perusahaan serta rekanan,. Jangan Sampai mereka mengabaikan keselamatan lingkungan sekitar saat pengeboran minyak,” tambahnya.(HS-ags)

Read More »
18.38 | 0 komentar

Rabu, 13 Februari 2013

PJS Kades Mundur Bertentangan Perda

TPK-Komisi I Pemerintahan DPRD Kabupaten Musi Rawas membahas surat tembusan  Pejabat Sementara (PJS) Kades Kebur Jaya, Zulkifly  tentang  pengunduran diri,  belum membuahkan hasil. Soalnya proses pemberhentian dan pengangkatan  merupakan kewenangan Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti.
“Kita belum membahas secara mendetail mengenai disetujui atau tidak PJS Kades mundur,” kata Ketua Komisi I I Wayan Kocap melalui anggotanya, Al-Imron saat dihubungi Harian Silampari, Selasa (12/2).
Lebih lanjut dia menjelaskan Camat Tiang Pumpung Kepungut (TPK) harus menyikapi proses pengunduran diri PJS Kades Kebur Jaya. Camat harus melaporkan surat itu ke Bupati Musi Rawas guna ditindaklanjuti, apakah diizinkan atau belum diperkenankan mundur. “Kalau PJS kades berhenti, tentu roda pemerintahan Kebur Jaya terkendala khususnya adminitrasi seperti pembutan NA harus diteken kades, dan lain-lain. Untuk itu, Camat harus mengambil sikap, bila disetujui segera menunjuk PJS baru dan kalau tidak, apa langkah selanjutnya bila PJS Kades sendiri tidak mau melakukan tugasnya,” terangnya.
Tidak itu saja, masa jabatan PJS Kades Kebur Jaya, Zulkifly  berakhir pada Maret 2013. Sedangkan proses pembentukan panitia Pilkades harus membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan. “PJS Kades Kebur Jaya, Zulkifly  mengajukan pengunduran diri pada 12 Desember 2012,” ucapnya.
  
Untuk diketahui bahwa  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor  9 Tahun 2010Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan  Pemberhentian Kepala Desa. Bahwa disebutkan Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut, setelah melalui proses pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45, diadakan pengangkatan penjabat kepala desa. Pengangkatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat. Pengusulan calon penjabat kepala desa adalah wewenang Camat, namun dalam pengusulan tersebut camat harus memperhatikan usulan BPD. Orang yang dapat diangkat menjadi penjabat kepala desa adalah perangkat desa atau PNS dari Kantor Camat setempat.
“Penjabat kepala desa yang telah diangkat dan dilantik sebagai penjabat kepala desa tidak diperkenankan mengundurkan diri sampai dilantiknya kepala desa terpilih.  Masa jabatan penjabat kepala desa adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan. Penjabat kepala desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk,” bebernya.
(HS-ags)

Read More »
20.12 | 0 komentar

Pegawai RS Sobirin Over Kapasitas

LUBUKLINGGAU-Jumlah tenaga medis Rumah Sakit (RS) dr Sobirin Musi Rawas yang berada di Lubuklinggau  tidak sesuai standar lagi dengan kata lain overload (kelebihan). Sementara petugas kesehatan di RS Muara Rupit  masih kekurangan sangat banyak. Hal ini membuat komisi III gerah dan mempertanyakan kondisi tersebut supaya dilakukan pemerataan petugas kesehatan.
“Kita minta jumlah petugas RS dr Sobirin Musi Rawas sesuai standarnya. Jangan sampai satu bagian ditempati  tiga sampai lima orang tenaga medis,” tegas anggota Komisi III, M Ruslan kepada Harian Silampari, usai rapat koordinasi dengan Direktur RS dr Sobirin dan Dinkes, Senin (11/2).
Dia mendesak Direktur RS dr Sobirin Musi Rawas segera menempatkan tenaga medis secara efektif dan efisian. Khususnya RS Muara Rupit, kata M Ruslan,  pihak rumah sakit sudah meminta penambahan tenaga medis namun ditempatkan pperawat gigi bukan umum. Padahal sudah sering melakukan pemintaan penambahan perawatan medis.
“Kami harap kebutuhan tenaga medis RS Muara Rupit segera diisi, “ harapnya. (HS-ags)

Read More »
20.12 | 0 komentar

Senin, 28 Januari 2013

PAC Gerindra Lakukan Fogging Gratis

LINGGAU BARAT II-Pimpinan Anak Cabang (PAC) partai Gerindra Lubuuklinggau Barat II , Minggu (27/1) menggelar kegiatan bakti sosial yakni fogging dan kebersihan dilingkungan kecamatan Lubuklinggau Barat II.
 Kegiatan ini dimulai sejak pukul  09.00 WIB dengan start didepan pondok pesantren Al-Azhar Lubuklinggau. Pada bhakti sosial kali ini PAC Gerindra Lubuklinggau Barat II menurunkan 50 personil berasal dari PAC Gerindra Barat II dan Satria Gerindra Lubuklinggau.
Selain itu, program kesehatan Indonesia Raya (Kesira) ini juga dibantu oleh masyarakat disekitar lokasi kebersiahan.
Fogging yang dilakukan ini disambut baik dan antusias warga Kota Lubuklinggau untuk bekerja sama membersihkan lingkungan.

Read More »
22.36 | 0 komentar

PD IPM Gelar Musda III

* Andra Pelaki Jabat Ketua
LUBUKLINGGAU- Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhamadiyah (PD IPM) Kota  Lubuklinggau, Minggu (27/1) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-III. Pemilihan pemimpin baru PD  IPM ini berlangsung diaula SMK Muhamadiyah Lubuklinggau sekitar pukul 10.00 WIB.
Musda III yang mengusung tema menumbuhkan kesadaran kritis ,mendorong aksi kreatif untuk pelajar Kota Lubuklinggau yang berkarakter amanah dalam mewujudkan Lubuklinggau Mandani.
Kegiatan ini dibuka oleh Walikota Lubuklinggau, H Riduan Efendi diwakili asisten III bidang kesra H Abdullah Matcik , dan dihadiri sekretaris DPD KNPI Lubuklinggau, Muhammad Syamsir, Ketua PD  Muhamadiyah Lubuklinggau diwakili
Agus Supriyono, Ketua PW IPM Sumatera Selatan, Imawan Alek Candra dan sejumlah peserta Musda II PD IPM Lubuklinggau.

Read More »
22.35 | 0 komentar

Hanura Terbuka untuk Politisi Lain

LUBUKLINGGAU-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Lubuklinggau membuka diri bagi politisi  Partai Politik (Parpol) lainnya yang berminat mencalonkan diri pada Pemilu 2014. Namun partai besutan Wiranto ini mewajibkan meminta rekomendasi lebih dulu dari parpol asalnya.
"Kami sudah lama melakukan penjaringan secara internal terhadap kader Hanura yang berminat maju ke Pemilu 2014," kata Ketua DPC Partai Hanura Kota Lubuklinggau, Sabtu (26/1) kepada Harian Silampari.

Untuk seleksi eksternal, sambung anggota DPRD Kota Lubuklinggau ini, telah dibuka dan ditutup sampai 22 Maret 2013. Bakal Calon (Balon) Legislatif silahkan mengambil formulir di DPC Partai Hanura Kota

Read More »
22.34 | 0 komentar

Senin, 21 Januari 2013

Tiga Wakil Ketua DPC PDI P Di-PAW

LUBUKLINGGAU-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Lubuklinggau terus melakukan pembenahan internal partai. Setidaknya, ada tiga pengurus dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan alasan mengundurkan diri dan tidak aktif. Ketiganya yaitu Effendi Hambali selaku wakil ketua Bidang Kehormatan Partai, Anki Aprianto Wakil Ketua Infokom, Wiji Sugeng Wakil Bidang Pendidikan, Kebudayaan,  Pemuda dan Olahraga.
"PAW ini berdasarkan surat nomor : 2954/IN/DPP/XII/2012 tentang penyempurnaan struktur DPD/DPC Partai. Setelah ada dasar hukumnya, kami mengadakan rapat pada 30 Desember 2012 dan diplenokan bahwa tiga wakil DPC PDI P di-PAW," kata Ketua DPC PDI P Kota Lubuklinggau, Suyitno melalui

Read More »
09.38 | 0 komentar

Polisi Diminta Proaktif Usut Tuntas Pelaku Perampokan

TUGU MULYO-Komisi I DPRD Musi Rawas mendesak Polsek Tugu Mulyo segera mengusut tuntas para pelaku perampokan diwilayah hukumnya. Sebab kawanan bandit bersenjata api (Senpi) ini sangat meresahkan warga Tugu Mulyo, sebab mereka tidak segan-segan membunuh korbannya.
"Polisi harus proaktif mengusut kasus ini, jangan hanya menunggu dan duduk manis di kantor," tegas Toyeb Rakembang, anggota Komisi I Pemerintahan kepada Harian Silampari, Minggu (20/1).
Lebih lanjut dia mengatakan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar ikut membantu kerja polisi sebab tanpa informasi dan bantuannya tentu petugas sulit mengungkap kasus tersebut. "Polisi harus proaktif, teroris saja ketangkep, apalagi rampok klas teri," sindirnya.


Read More »
09.38 | 0 komentar

Sabtu, 19 Januari 2013

Ridwan : Gangguan Mulai Marak

MUSI RAWAS- Bupati Musi Rawas (Mura), H Ridwan Mukti yang memutuskan untuk ikut serta dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2013-2018 bulan Juni mendatang menyatakan saat ini pihaknya telah mulai mendapat berbagai tekanan dari lawan-lawan politik.
Bahkan tidak jarang serangan yang datang berupa pembunuhan karakter dan upaya penggagalan acara saat akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama saat masuk kewilayah yang dari daerah tersebut juga terdapat tokoh yang ikut bertarung dalam pemilihan Gubernur.

Read More »
12.57 | 0 komentar

Hanura Targetkan HD Menang

LUBUKLINGGAU-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Lubuklinggau siap memenangkan H Herman Deru (HD) pada suksesi Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumsel 2012. Soalnya pria yang masih menjabat Bupati Oku Timur ini telah lama mensosialisasikan diri di kota berslogan ‘Sebiduk Semare’ sehingga masyarakat mengenalnya.

Read More »
12.56 | 0 komentar

Jumat, 18 Januari 2013

Penjaringan Caleg DPC Gerindra Mura Terbuka

MUSI RAWAS-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Musi Rawas (Mura) membuka pendaftaran Calon Legeslatif (Caleg). Pendaftaran ini dibuka Sejak Rabu (16/1) dan  ditutup hingga 28 Februari 2012.
"Bagi masyarakat yang berminat, silahkan  mendaftarkan diri ke sekretariat DPC  partai  Gerindra. Kami terbuka baik kader maupun non kader," ajak Ketua DPC Partai Gerindra Mura, Budiman didampingi sekretarisnya, Al Imron Harun kepada Harian Silampari, Kamis (17/1).


Read More »
01.17 | 0 komentar

Bappeda Siapkan Dua Raperda

LUBUKLINGGAU-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lubuklinggau mempersiapkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda). Diantaranya, Raperda perencanaan daerah dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“Kita masih mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan dua raperda,” kata Sekretaris Bappeda Kota Lubuklinggau, Dedi Yansah kepada Harian Silampari, Kamis (17/1).

Sebelum menyusun Raperda RPJM, sambung dia, terlebih dulu menyiapkan bahan rumusan visi dan misi lima tahun 2013-2018. Untung saja, visi-misi Walikota Lubuklinggau 2009-2013 mirip dengan yang terpilih sehingga bisa dijadikan dasar penyusunan.

Read More »
00.59 | 0 komentar

Kamis, 17 Januari 2013

DPC Partai Gerindra Lubuklinggau Buka Pendaftaran Caleg

LUBUKLINGGAU-Kabar gembira bagi masyarakat Kota Lubuklinggau yang ingin berkarier dijalur politik khususnya melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Kemarin, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Lubuklinggau resmi membuka pendaftaran calon legeslatif (Caleg).
“Pendaftaran mulai Rabu (16/1) hingga Selasa (26/2) di masing-masing Pimpinan Anak Cabang (PAC),” kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Lubuklinggau, Budiman, SP didampingi sekretarisnya, Irwan Sulaiman, Rabu (16/1).

Read More »
12.41 | 0 komentar

Dewan Minta Pengusaha Patuhi Perda Wallet

MUSI RAWAS-Banyak bangunan rumah toko (Ruko) di Tugu Mulyo banyak dijadikan sarang burung wallet. Hal tentu mengakibatkan suara dan kotoran wallet  mengganggu warga sekitarnya.
Melihat situasi dan kondisi seperti itu, Ketua  Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas, I Wayan Kocap meminta Kantor Perizinan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Wallet,  namun ia mengaku lupa nomornya. "Kami minta pengusaha mematuhi perda, jangan asal bangun sangkar burung tanpa memperhatikan lingkungannya," tegas politisi PAN.


Read More »
12.40 | 0 komentar

Sambutan Hangat, Simpati dan Dukungan Diberikan untuk Ridwan Mukti

SEKAYU-  Sambutan hangat, simpati dan dukungan disampaikan ribuan masyarakat Musi Banyuasin (Muba) kepada Ridwan Mukti yang berkumpul di  Lapangan Pacuan Kuda, Sekayu, Rabu (16/1).
Selain itu aliran dukungan juga datang dari masyarakat seluruh kecamatan yang mengirimkan karangan bunga, agar bupati Musi Rawas itu maju menjadi calon Gubernur Sumsel pada Pemilukada Sumsel berlangsung Juni 2013 mendatang.

Read More »
12.40 | 0 komentar