Harus Punya Badan Penanggulangan Bencana

MUSI RAWAS- Sebagai daerah yang sering terjadi bencana alam, terutama banjir, sudah sepantasnya Kabupaten Musi Rawas memiliki badan khusus menanggulangi bencana alam. Pemerintah seharusnya tanggap menyikapi permasalahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
“Sebab hingga saat ini kita belum memiliki dinas, badan, atau instansi yang secara khusus menangani persoalan bencana. Padahal setiap tahun bencana alam terutama banjir pasti melanda sebagian wilayah Kabupaten Musi Rawas,” jelas Ruslan, Anggota komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas kepada Harian Silampari di ruangan kerjanya, Selasa (12/2).
Menurutnya di tingkat nasional telah ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Didaerah lain baik yang sering tertimpa bencana ataupun tidak telah mulai mendirikan badan serupa guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang terjadi. Sehingga saat bencana tersebut datang badan penanggulangan bencana ini telah siap dengan segala kemungkinan dan apa yang seharusnya segera dilakukan.
Sehingga tidak lagi terjadi kisah miris masyarakat yang terlambat mendapatkan pertolongan maupun bantuan seperti bahan bakanan dan pakaian saat bencana datang. Sebab menurutnya bencana alam memang memerlukan persiapan dalam menghadapainya, tidak bisa hanya menunggu saat bencana tersebut mereda baru bantuan datang. Karena masyarakat yang terkena bencana mengharapkan bantuan segera datang dan tidak ditunda-tunda.
“Jika kita telah punya badan penanggulangan bencana daerah, kita dapat mengajukan dan mengusulkan dana penanggulangan bencana kepada pusat. Sehingga tidak perlu lagi keluar instruksi yang mengharuskan setiap pegawai menyumbangkan sejumlah uang untuk memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Ini menunjukkan bahwa memang pemerintah tidak punya dana penanggulangan bencana. Padahal bencana seperti banjir hampir setiap tahun melanda Kabupaten Musi Rawas,” terang politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu dengan adanya instansi khusus yang mengkoordinir permasalahan bencana alam, pemerintah juga tidak akan terlalu dipusingkan jika suatu saat terjadi bencana. Karena sudah ada instansi khusus dan tentunya dengan orang-orang yangprofesional dan mengerti akan tugas dan fungsinya saat bencana terjadi. Dengan adanya tenaga ahli yang mengurusi persoalan bencana tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat. Mereka dapat mendapatkan pertolongan sesegera mungkin saat bencana terjadi.
Memang menurutnya untuk membentuk badan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Seperti menyediakan gedung kantor dan perekrutan serta pelatihan tenaga ahli dan profesional yang akan bekerja di dalamnya. Namun azas manfaat dari adanya badan penanggulangan bencana ini kedepannya akan sangat besar bagi masyarakat.
“APBD kita kan besar, mencapai Rp 1,5 triliun. Ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan membentuk badan penanggulangan bencana tadi,” tegasnya. (HS-05)