Sudah Biasa Soal Black Campaign

*Desak Kapolda Proses Tipikor DBH 
*Segera Panggil Pelapor 

MUSIRAWAS– Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti menyatakan, black campaign (kampanye hitam) dilakukan pihak tertentu terhadap dirinya, dipandang hal biasa. Menurutnya, untuk mencapai suatu tujuan tidak ada yang berjalan dengan mulus.

Ia membandingkan dirinya menjadi anggota DPR-RI dua periode dan Bupati Musi Rawas dua periode. Semua itu berhasil diraih dengan berbagai rintangan dan dukungan masyarakat.

“Nggak ada yang langsung jadi itu mulus, saya orang politik dari dulu, sudah biasa mengalami hal seperti itu. Seperti kemarin (berita soal Ridwan Mukti dilaporkan ke Polda-red), kental nuansa politis. Substansinya tidak kuat, tapi beritanya langsung headline. Tapi dengan adanya hal itu (black campaign-red) berarti kita diperhitungkan” kata Ridwan kepada wartawan usai menghadiri peringatan Hari Amal Bakti ke-67 Kementerian Agama (Kemenag) Musi Rawas, Kamis (3/1), di Hotel SMart Lubuklinggau.

Disinggung soal pencalonanannya sebagai Gubernur Sumsel 2013, Ridwan optimis akan memperoleh dukungan partai politik (Parpol).  Karena menurutnya, dalam menentukan calon diusung partai, juga melihat adanya dukungan masyarakat. Artinya, partai akan mendukung calon dinilai bisa menang dengan banyaknya dukungan dari masyarakat.

“Kita melihat begini, partai itukan juga melihat dari dukungan masyarakat, jadi kalau sekira dilihat kandidat itu bakal menang, partai  tentu akan mendukung. Sekarang ini konsekwensinya begini, kita ada dua tahapan. Tahap pertama itu bagaimana supaya kita mendapat dukungan masyarakat, dengan dukungan yang tinggi itu akhirnya partai ingin menghantarkan kita” paparnya sembari menyatakan, setelah diusung partai, maka bagaimana harus berjuang untuk memenangkan Pemilukada.

Dikatakan Ridwan, saat ia, ia terus bekerja keras bersama tim, bagaimana mendapatkan rangking satu dari hasil survey ketika pendaftaran dibuka Maret 2013. Saat ini kata dia, timnya terus bekerja dan melakukan konsolidasi serta komunikasi dengan 15 kabupaten/kota.

Termasuk untuk mencari dukungan Musi Rawas Darussalam jadi Sumsel Darussalam.

Mengenai komunikasi dengan partai politik, Ridwan mengatakan secara intens terus dilakukan. Apalagi beberapa Ketua Umum Parpol tingkat pusat sahabatnya.

“Saya orang partai, dari dulu jalin komunikasi, rata-rata ketua umum partai itu banyak sahabat saya, pada waktu saya jadi anggota DPR-RI. Jadi komunikasinya terus dan semuanya intens. Rata-rata partai itu menunggu hasil survey. Rencananya kita gunakan empat survey, bukan hanya satu survey, itu penzaliman” tudingnya.

SALAH seorang putra daerah Kabupaten Musi Rawas, Abdul Aziz yang juga Ketua Pemuda Peduli Rawas Ilir (PPRI) menyatakan, kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Suban IV ujian bagi penegak hukum.

Khususnya Kapolda Sumsel yang baru Irjen Pol Iskandar Hasan. Apakah dia memang dapat mengusut tuntas kasus tersebut atau masalah sebaliknya.

"Kasus melibatkan Bupati Mura adalah ujian utama Kapolda baru, mengingat dia putra daerah dan tidak tertutup kemungkinan mempunyai hubungan dekat karena sama-sama berasal dari Mura. Namun perlu diingat Kapolda, kasus ini mendapat perhatian serius di tengah-tengah masyarakat baik melalui media massa maupun jejaring sosial media. Untuk itu kami mendesak agar Kapolda mengusut tuntas dugaan korupsi itu," papar Azis.
Azis mengukapkan bahwa Kapolda Sumsel selalu menyatakan bahwa tim penyidik sedang bekerja dan melakukan proses penggumpulan data.

Hal ini akan menjadi ingatan publik dan perkembangan dari kasus inipun sangat di tunggu dan dinantikan masyarakat banyak mengenai kejelasannya.

Dia menyebutkan bantahan dilakukan Bupati dan para pejabat-pejabat Pemkab dinilai tidak berarti apa-apa bagi pihak PPRI sebelum melalui mekanisme penegakan hukum. 

"Bahkan yang lebih aneh lagi beberapa anggota DPRD Mura ikut membantah. Hal ini semakin menyakinkan bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri bukan hanya melibatkan Bupati Mura tetapi berpotensi melibatkan oknum legislatif semua hal bisa terjadi,"tudingnya.

PPRI mengajak seluruh elemen mendesak Kapolda agar mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran daerah dilakukan Bupati Mura. Serta mendesak pelapor mengawal dan menggalang dukungan publik atas kasus ini agar dapat terungkap dengan real.

Tidak hanya PPRI mendesak Kapolda segera melakukan tindak lanjut dari kasus dugaan korupsi DBH Migas Suban IV. Adrianus selaku Ketua Himpunan Pemuda Pemudi Rawas Ilir (HIPPRI) di Kota Jambi juga mendesak Kapolda Sumsel mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut.

"Kami meminta Kapolda Sumsel segera memeriksa dan mendukung penuh pengungkapan kasus ini secara tuntas sebagai pintu masuk membongkar kejahatan anggaran di Kabupaten Musi Rawas," pungkasnya.

Terpisah Al Imron Harun selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menyebutkan, desakan proses hukum dugaan korupsi DBH Migas dilontarkan PPRI dan HIPPRI sah-sah saja.

Dia memberikan acungan jempol terhadap Ormas kepemudaan yang tidak henti-hentinya mendesak dan mengkritisi jalannya proses hukum di Kabupaten Mura.

"Namun disisi lain jangan sampai kita semua selaku masyarakat menjadi korban. Sebab ketika Kabupaten Musi Rawas Utara akan dimekarkan selalu saja ada polemik terjadi dan membuat Muratara selalu batal dimekarkan. Jangan sampai hal ini membuat masyarakat rugi karena keinginan untuk memekarkan diri selalu tidak terwujud dengan banyaknya persoalan terjadi di Kabupaten Mura," jelas Imron.


Menurutnya permasalahan Ridwan Mukti dilapokan ke Polda sudah tidak menjadi rahasia umum i dan sudah sering dibaca masyarakat melalui bebarapa media massa. Artinya masayarakat tahu, Bupati dan Kapolda tahu dengan jelas.

"Untuk itu kita meminta kepada masyarakat biarkan proses ini dijalankan pihak kepolisian lebih propesional dan tahu tentang sejauh mana kebenaran hal ini. Kitapun mengingatkan kepada semua pihak bahwa kita akan ada hajatan besar yakni tentang pemekaran Muratara. Untuk itu saya berharap agar masyarakat jangan muda terpancing dan menjadi korban,"harapnya.

Pihak kepolisian kata dia akan lebih paham tentang hukum. Imron meminta kepada seluruh elemen membiarkan proses hukum berjalan sesuai prosedur yang ada. Dia yakin polisi jelas tidak akan tebang pilih.

"Siapapun dia jika bersalah jelas akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Kapolda jelas akan memproses yang bersalah jika memang terbukti," pungkasnya.


SEMENTARA itu, Penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menyatakan telah mengumpulkan bukti-bukti dokumen sebagai tindak lanjuti laporan dugaan korupsi DBH Migas Suban IV Pemkab Mura. Pernyataan ini disampaikan Kapolda Sumsel Irjen Pol Iskandar Hasan melalui Direskrimsus Kombes Raja Heryono didampingi Kasubdit IV AKBP Denny Y Putro kepada wartawan. Menurutnya sejumlah dokumen telah dikumpulkan, guna mencari fakta atas kasus dugaan korupsi tersebut.

Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil pelapor untuk dimintai keterangan.
"Kemungkinan minggu depan, kami akan periksa keterangan pelapor," jelasnya.

Dia menegaskan, penanganan kasus korupsi, berbeda dengan kasus pidana umum. Kalau pidana umum, ketika pelapor melapor ke petugas, langsung dibuatkan bukti laporan Model B (LP B), kemudian dilakukan penyelidikan.

Kalau kasus Tipikor, laporan diterima tidak langsung dibuatkan LP B. Penyidik akan mempelajari dulu, data-datanya, apakah benar ada indikasi korupsi. Kemudian baru dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Jadi, pelapor tidak dapat surat bukti laporan dari polisi," ungkapnya.

Dia mengatakan, Polda akan serius mengusut kasus-kasus korupsi terjadi di wilayah Sumsel. Sampai awal tahun ini, ada 24 kasus dilimpahkan ke pengadilan. Delapan kasus ditangani Polda, sisanya dilakukan Polresta dan Polres se-Sumsel.

"Untuk 2013 ini ada empat kasus korupsi sudah masuk penyidikan. Target kami di Polda, sesuai instruksi Mabes, akan menuntaskan lima kasus korupsi. Polresta tiga kasus dan jajaran Polres dua kasus. Kami mohon kerja sama masyarakat untuk mengungkap para koruptor," harapnya.(HS)