Pro Kontra Mutasi Kepala Sekolah

 *Korban Politik Pemilukada                               
* Dewan Segera Panggil Kadisdik

LUBUKLINGGAU- Walikota Lubuklinggau H Riduan Efendi diwakili Sekda Kota Lubuklinggau H Parigan Syahrin, Jumat (19/1) melantik 42 Kepala Sekolah (Kasek). Rinciannya satu Kepala SMK, lima Kepala SMP dan 36 Kepala SD. Selain itu Pemerintah Kota Lubuklinggau juga melakukan mutasi terhadap tiga pegawas sekolah, yakni Rumpun IPS Dikmenti, Bidang Studi Bahasa Indonesia dan Pengawas Rumpun IPA Dikementi.
Pelantikan dilakukan di Aula SMA Negeri 1 Kota Lubuklinggau, Kelurahahn Lubuk Aman, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Jumat (18/1). Pasca dari mutasi atau rolling sejumlah kepala sekolah dan bebepa pejabat Dinas Pendidikan ini mendapat berbagai anggapan dari sejumlah elemen masyarakat.
Mutasi ini tentunya menjadi pertanyaan tersendiri dari element masyarakat di kota berslogan Sebiduk Semare. Banyak beranggapan dengan adanya mutasi ini akan mengganggu konsentrasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013, ada juga menyatakan intrik politik, dan ada yang tidak merima dan menyangkan mutasi tersebut.
“Mutasi atau rolling jabatan dalam struktural organiasi itu hal biasa. Mau tidak mau kita harus menerima bagi yang tidak mau menerima atau tidak konsentrasi menjalankan tugas berarti tidak legowo,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Agusni Efendi saat dibicangi Harian Silampari.
Dikatakanya mutasi atau rolling jabatan tersebut bukan tidak beralasan. Setiap kinerja kepala sekolah selalu dinilai pengawas dan kepala bidang masing –masing jenjang. Jadi atas dasar penilain itulah mutasi atau rolling dilakukan.
Selanjutnya Agusni menyampaikan adanya mutasi atau rolling kepala sekolah tidak akan menganggu jalanya UN 2013 pada April mendatang.
“Bagaimana mau menganggu konsentrasi sampai sekarang saja kita belum menerima petunjuk UN 2013. lagian juga mutasi atau rolling ini sangat pas karena diawal tahun,” sambung Agusni.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, kepala SD yang dimutasi disebabkan beberapa fakor. Seperti pensiun, dan dalam keadaan sakit tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan sekolah.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Ramli menambahkan, mutasi kepala SD dilakukan untuk penyegaran di sekolah.
“Kepala sekolah butuh penyegaran, agar kondisi sekolah segar jadi ada pergantian kepala sekolah. Ada juga yang memang sudah habis masa jabatan dan memasuki pensiun,” kata Ramli.(HS-01)

Korban Politik Pemilukada

PENOLAKAN mutasi kepala sekolah pada awalnya datang dari kalangan guru honorer di kota Lubuklinggau. Ketua Forum Perjuangan guru Honorer (FPGH) Lendri Alpikar pernah mengatakan bahwa mutasi yang dilakukan pemkot Lubuklinggau dimasa transisi jabatan sangat tidak etis. Bahkan Walikota dianggap tidak bijaksana dalam mengambil kebijakan.
Setelah FPGH menegaskan tidak menerima adanya mutasi, kini penolakan serupa datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Lubuklinggau. Mereka menuding adanya mutasi atau rolling tersebut dampak dari Pemilihan Umum Kepala Daerah beberapa waktu lalu. Demikan dikataka Ketua PGRI Lubuklinggau, Imron Willy Iskandar melalui Sekretaris PGRI Lubuklinggau, Erwin Sutanto kepada Harian Silampari.
Selian itu Erwin menyatakan mutasi dilakukan Pemkot Lubuklinggau sangat tidak tepat. Karena dilakukan sebelum pelaksanaan UN 2013.  Erwin menegaskan dengan adanya mutasi pasti akan menganggu konsentrasi kepala sekolah dalam menghadapi UN 2013 pada April mendatang.
Selain itu, dengan pergantian kepala sekolah tentunya pemimpin sekolah yang baru harus kembali melakukan pendekatan. Baik kepada guru atau siswa.
“Siswa yang akan menjadi korban dari kebijakan ini terutama kelas XII karena akan menghadapi UN 2013,”ungkap Erwin.
Seharusnya kata dia pejabat pengambil kebijakan mempertimbangkan dampak-dampak buruk yang akan timbul dengan adanya kebijakan mutasi kepala sekolah. Apalagi mendekati pelaksanaan UN. (HS-01)

Dewan Segera Panggil Kadisdik 

       DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau belum lama ini telah memberikan lampu merah kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau agar tidak melakukan mutasi ataupun rolling kepala sekolah.
Himbauan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Asadiki kepada sejumlah wartawan Kamis (10/1) usai pelantikan Sekda Kota Lubuklinggau. Namun lampu merah diberikan nampaknya tidak dihiraukan para pengambil kebijakan di Kota Lubuklinggau. Buktinya satu minggu pasca himbauan wakil rakyat ini , terjadi mutasi/rolling terhadap 42 kepala sekolah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau membidangi pemerintahan, Taufik Siswanto mengatakan, kebijakan mutasi dilakukan eksekutif tidak berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak legislatif.
“Tidak ada koordinasi dari pemkot mengenai mutasi, kita akan meminta klarifikasi atas kebijakan tersebut,” tegas Taufik Siswanto.
Untuk itu, Selasa (22/1) DPRD Kota Lubuklinggau akan memanggil Kedpala Dinas Pendidikan (Disdik) untuk meminta penjelasan terkait dengan mutasi kepala sekolah, pembayaran sertifikasi guru, dan mengenai kekurangan guru SD.
“Kita sudah mengagendakan untuk memanggil Disdik Selasa (22/1). Awalnya hanya terkait dua permasalahan yakni sertifikasi dan kekurangan guru SD , tapi nanti akan bertambah satu poin permasalahan yang juga akn kita bahas,” kata Taufik.(HS-01)