PPK Belum Bersertifikasi

LUBUKLINGGAU- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lubuklinggau hingga kini banyak  belum bersertifikasi. Padahal menurut Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010, semua PPK setiap SKPD harus memiliki sertifikasi.
Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau, H Parigan Syahrin ketika dikonfirmasi, Sabtu (19/1) mengakui jika saat ini masih banyak PPK di SKPD belum memiliki sertifikasi. Untuk itu ia meminta kepada Kepala SKPD
di Kota Lubuklinggau segera mendata PPK yang ada untuk mendapat sertifikasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah RI.
“Memang masih sedikit PPK yang bersertifikasi,” ujarnya.
Parigan mengaku masih sedikitnya PPK bersertifikasi tersebut tidak mengganggu kegiatan pengadaan maupun lelang di Pemerintah Kota Lubuklinggau. Semua proyek masih bisa berjalan karena Pemerintah Kota Lubuklinggau mengoptimalkan PPK yang sudah disertifikasi.
Dijelaskan Parigan, istilah PPK muncul seiring keluarnya regulasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan birokrasi. Sebelumnya PPK biasa disebut dengan pimpinan proyek atau pimpinan bagian proyek setiap SKPD. PPK kata Parigan sangat berperan penting dalam pengadaan barang dan jasa. Karena PPK merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat 7.
Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Lubuklinggau, Nobel Nawawi menambahkan, sejauh ini di SKPD dipimpinnya semua PPK sudah bersertifikasi.
“Kegiatan di PU cukup banyak. Sehingga PPK bersertifikasi memang jadi perhatian kita,” ujar Nobel. (HS-04)