 |
| Koalisi Pendidiikan Kota Lubuklinggau yang tergabung dari sejumlah organisasi menyampaikan penolakan mutasi kepala sekolah kepada DPRD Kota Lubuklinggau. Aspirasi ini diterima wakil ketua I DPRD Kota Lubuklinggau Merismon. Selasa (22/1) foto Fradez/HS/Jawapos |
*Merismon : Segera panggil Sekda, BKD,dan Disdik
LINGGAU TIMUR – Sejumlah Organisasi tergabung dalam koaliasi pendidikan Kota Lubuklinggau yakni Dewan Kehormatan Guru Republik Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (DKGI PGRI), Forum Perjuangan Guru Honor (FPGH), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (22/1) sekitar pukul 12.00 WIB mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Lubuklinggau.
Utusan masing-masing organisasi yakni Hasanudin AR perwakilan DKGI PGRI Lubuklinggau, Lendri Alpikar ketua FPGH dan Febri Habibi Asrl utusan DPC GMNI Lubuklinggau.
Kedatangan koalisi pendidikan ini tidak lain menyampaikan protes atas mutasi kepala sekolah yang dilakukan pemerintah Kota Lubuklinggau pada Jumat (18/1) lalu.
Element yang peduli pendidikan ini diterima oleh wakil ketua I DPRD Kota Lubuklinggau, Merismon diruang kerjanya.
Pada kesempatan itu satu persatu dari utusan organisasi melalui legislatif menyampaikan keluhan, ataupun protes terhadap eksekutif yang dianggap tidak bijak dalam melakukan mutasi kepala sekolah beberapa waktu lalu.
Ketua FPGH Kota Lubuklinggau, Lendri Alpikar dihadapan koordinator komisi I, Merismon menyampaikan bahwa dengan adanya mutasi yang dilakukan disatuan pendidikan beberapa waktu lalu menggangu kenyamanan guru dan kepala sekolah. terutama saat ini kegelisahan kepala sekolah bertambah seiring beredarnya isu mutasi susulan.
"Sejak adanya mutasu mulai ada ketidak nyamanan antara kepala sekolah dan guru serta peserta didik. Ada benarnya juga Suray Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) yang melarang mutasi 6 bulan sebelum Pilkada. Sekarang ini guru maupun PNS lainya sudah mulai merasa tidak nyaman. Sehingga malas untuk konsentrasi bekerja , gara-gara isu mutasi," ungkap Lendri
Selain itu kata Lendri dengana adanya mutasi dan beredarnya mutasi atau rolling susulan membuat stake holder pendidikan bermalas-malasan menyusun kerangka pembelajaran disekola salah satunya menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
“ Kepala sekolah ini jadi lesu, karena sudah mereka berfikiran setelah kerangkah pembelajaran satu semester selesai dibuat kan diganti dengan kepala sekolah yang baru,” tambah Lendri
Dia menerangkan Walikota Lubuklinggau memang mempunyai hak prerogratif untuk melakukan mutasi . namun kata dia tidak boleh semena-mena memutasi kepala sekolah.
“ Seorang pemimpin harus bijaksana. Masak dalam masa transisi jabatan masih saja mau memutasi PNS,”keluhnya
Kemudian wakil ketua Dewan Kehormatan Guru sekaligus wakil ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Provinsi Sumatera Selatan Hasanudin AR pada kesempatan bertemu dengan wakil rakyat kemarin, menyatakan adanya isu mutasi susulan membuka ruang gelisah kepala sekolah dan guru. Dan pada akhirnya peserta didik yang tidak tahu apa-apa menajdi korban mutasi. Terutama peserta didik kelas VI SD, IX SMP dan XII SMA.
Dia menegaskan walikota harus berhenti memutasi kepala sekolah ataupun PNS lainya. Sebab adanya mutasi akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi satuan pendidikan.
“Rentetanya kekonsentrasi kepala sekolah dan guru jadi buyar. Dan bagi kepala sekolah yang belum dimutasi akan gelisah dalam jabatanya. Korbanya siswa yang tidak berdosa.
Kedepan kami akan terus beraspirasi melalui dewan untuk meminta stop mutasi diakhir jabatan Walikota lubuklinggau," paparnya
Dia menuturkan bahwa tuntutan koalisi pendidikan dan DPRD Kota Lubuklinggau pada dasarnya sejajar yakni tidak menyepakati adanya mutasi atau rolling kepala sekolah sebelum dilaksanaknya UN. Namun kenyataanya pemerintah kota tidak mendengarkan tuntutan tersebut
“ Ketua DPRD Lubuklinggau, Hasbi Asadiki telah memberikan himbauan agar tidak melakukan mutasi, tapi satu minggu dari himbauan tersebut terjadi mutasi. Jadi sepertinya masu didemo dulu pemerintah ini baru mendengarkan aspirasi masyarakat,” sambungnya
Selanjutnya dia menyampaikan bahwa ada saat ini ada isu berkembang bahwa pejabat pendidikan yang dilantik di aula SMA N 1 Lubuklinggau baru-baru ini dimintai uang Rp 600 Ribu. Dengan dalih sumbangan untuk pelantikan.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris GMNI Kota Lubuklinggau, Febri Habibi Asril. Dihadapan wakil rakyat itu, Febri mengatakan imbas kedunia pendidikan dari mutasi tersebut yakni kasek dihantui kegelisahan.
Tak hanya itu,program yang sudah dibuat kepala sekolah sebelumnya akan terhalang dengan adanya mutasi.karena adanya pergantian pimpinan sekolah.
"Mungkin bisa dikatakan roh para kepala sekolah saat ini sudah tidak disekolah karena adanya isu mutasi ini,” ujarnya
Disamping itu, kata Febri digantinya kepala sekolah lama dengan yang baru harus mengurus ulang admintrasi. Dan tidak sedikit waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan adminitrasi tersebut. Dengan demikian waktu untuk mengurusi peserta didik akan berkurang.
“Jika walikota Lubuklinggau dalam masa transisi jabatan seperti ini tetap melantik pejabat , maka kami (GMNI) akan demo besar-besaran. Karena kami tidak terima pemerintah kota semena-mena dalam akhir jabatannya,” ancam Febri
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Lubuklinggau yang juga koordinator komisi I DPRD Kota Lubuklinggau bidang pemerintahan, Merismon mengatakan tuntutan ataupun keluhan dari koalisi pendidikan ni akan dikomunikasikan dengan komisi I.
Karena kata Merismon Komisi I DPRD Lubuklinggau membidangi mengenai pendidikan. Rencanya hari ini (23/1) koalisi pendidikan akan dipertemukan dengan komisi I.
Selanjutnya pada Senin (28/1) DPRD Kota Lubuklinggau akan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, Badan Kepegewaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Lubuklinggau.
“ masalah ini tidak akan selesai oleh saya sendiri. Untuk itu besok kita duduk bersama komisi satu untuk menyampaikan permasalahn ini,” ujar Merismon (HS-01)
Posting Komentar