Gubernur Diminta Bijaksana Melakukan Penilaian

MUSI RAWAS- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) berharap Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin dapat memberikan penilaian bijaksana saat mengambil keputusan persengketaan tapal batas Suban IV. Menurut Asisten I Bagian Pemerintahan Pemkab Mura, Ali Sadikin pengambilan keputusan terkait sengketa Suban IV antara Pemkab Mura dan Musi Banyu Asin (Muba) harus melalui penilaian subjektif. Sebab batas kedua wilayah ini sangat krusial baik dari segi ekonomi, sosial, politik, bahkan keamaan dan ketentraman masyarakat yang dtinggal diwilayah perbatasan.

“Kita menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan terkait sengketa tapal batas ini kepada pemerintah provinsi dan pusat, dan mari sama-sama berharap keputusan yang akan diambil merupakan keputusan yang terbaik bagi semua pihak,” jelas Ali Sadikin saat dikonfirmasi Harian Silampari melalui handphonenya, Minggu (13/1).

Seperti diketahui, hari ini (Senin 14/1) Gubernur Sumsel akan memanggil kedua belah pihak pemerintahan (Kabupaten Mura dan Muba) yang selama ini bersengketa mengenai tapal batas dan pemilik sah dari sumur gas Suban IV. Pertemuan ini sekaligus menjadi puncak pengambilan keputusan bersama pemerintah pusat karena sengketa tapal batas ini telah menyebabkan gagalnya terbentuk Daeran Otonomi Baru (DOB) Musi Rawas Utara (Muratara).

Ali Sadikin sendiri mengaku pihak Pemkab Mura telah sangat siap menghapai pertemuan ini. Menurutnya semua dokumen pendukung bukti sah kepemilikan Suban IV oleh Pemkab Muba telah dipersiapkan, termasuk fakta-fakta yuridis yang menyatakan bahwa Suban IV masuk kedalam wilayah pemerintahan Kabupaten Mura.

Namun demikian dirinya tetap berharap dukungan dari seluruh lapisan. Mulai dari masyarakat, Presidium Pemekaran Muratara, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura untuk mendoakan agar penyelesaian tapabl batas Suban IV dapat diselesaikan dengan baik dan sebagaimana yang diharapkan seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin saat diwawancara Harian Silampari beberapa waktu lalu menyatakan tertundanya pemekaran DOB karena terganjal masalah sengkea tapal batas yang belum juga selesai.
“Dari pertemuan tersebut bagaimanapun caranya masalah tapal batas ini harus selesai, agar Muratara dapat segera terbentuk,” jelas Alex.(HS-05)