 |
| Ratusan Massa yang memportal Jalan Lintas Sumatera. |
*Delapan Jam Lalin Macet Total
RUPIT- Ratusan masyarakat dari berbagai desa wilayah Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (12/12) memblokir Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) KM 77. Tepatnya di simpang Kecamatan Muara Rupit dan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas (Mura).
Aksi pemblokiran jalan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, menuntut percepatan pengesahan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB) Kabupaten Muratara.
Akibat aksi tersebut kendaraan dari Kota Lubuklinggau menuju Provinsi Jambi dan sebaliknya tertahan hingga delapan jam. Hingga pukul 20.00 WIB kemacetan arus lalu lintas mencapai lima kilometer. Selain meletakan kayu di tengah jalan, warga juga mendirikan tenda dan berkumpul.
Koordiantor massa, Syaiful kepada Harian Silampari mengatakan, aksi damai tersebut sebagai salah satu bentuk solidaritas masyarakat wilayah Muratara yang telah puluhan tahun ingin memiliki kabupaten tersendiri pisah dari Kabupaten Musi Rawas (Mura).
"Kita hanya ingin menarik perhatian pemerintah pusat agar segera mengesahkan pembentukan Kabupaten Muratara. Aksi ini akan tetap kita gelar mulai hari ini (kemarin) hingga keluar keputusan dari pemerintah pusat apakah Kabupaten Muratara jadi dibentuk atau tidak,” tegas Syaiful.
Menurut Syaiful, pemerintah harusnya memikirkan nasib dan keinginan masyarakat Muratara. Jangan sampai pembentukan Kabupaten Muratara dipolitisir menjelang pemilihan Gubernur Provnsi Sumatera Selatan tahun 2013 mendatang.
Camat Rupit, Firdaus ketika dikonfirmasi mengharapkan, dalam aksinya masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis. Sebab keputusan terbentuk tidaknya Kabupaten Muratara ada ditangan pemerintah pusat.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polres Musi Rawas dipimpin Wakapolres, Kompol Tulus Sinaga berama aparat dari Polsek Muara Rupit, Karang Dapo, dan Rawas Ulu datang ke lokasi unjuk rasa.
Kedatangan anggota kepolisian tersebut untuk menenangkan warga dan menjelaskan aksi pemblokir jalan telah mengganggu aktifitas dan kenyamanan masyarakat.
Karena jalan yang mereka blokir merupakan sarana umum.
Menurut Tulus, sah-sah saja jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi dengan melakukan demonstrasi. Namun ia berharap hendaknya jangan dilakukan di tengah jalan. Massa bisa menggunakan bahu jalan sehingga tidak mengganggu aktifitas pengendara yang ingin lewat.
Kodri (45), salah seorang sopir bus tujuan Medan yang sempat tertahan delapan jam menyayangkan sikap diambil masyarakat. Menurutnya apa yang dilakukan massa hanya mengganggu aktifitas pengguna jalan.
Selain perjalanannya terhambat, para penumpang yang dibawaya juga merasa cemas jika terjadi hal-hal tidak diinginkan selama pemblokiran jalan.
Pantauan Harian Silampari di lapangan, hingga memasuki malam warga tetap bertahan di tengah jalan. Bahkan selepas waktu magrib para ibu-ibu ikut berkumpul dalam tenda berada di tengah-tengah jalan melakukan aktifitas memasak untuk memberi makan para demonstran.
Setelah proses negosiasi cukup alot dengan pihak kepolisian, masyarakat akhirnya menuruti permintaan aparat keamanan untuk membuka akses jalan.
Tepat pukul 20.00 WIB kayu dan tenda yang menghadang para pengguna jalan disingkirkan secara bergotong royong. Kendaraan yang hampir delapan jam tertahan dapat melanjutkan perjalanan.
“Besok pagi aksi pemblokiran akan kembali kita lakukan hingga pemekaran Kabupaten Muratara menemukan kata final. Jika hingga besok pemerintah pusat belum menyatakan keputusan resminya terhadap nasib Muratara maka jangan salahkan jika masyarakat yang datang melakukan aksi jauh lebih besar lagi,” ancam Syaiful. (HS-05)
Posting Komentar