Kurikulum 2013 Diduga Hanya Sekedar Proyek Pusat

LUBUKLINGGAU- Keinginan pemerintah menerapkan kurikulum pendidikan 2013 semakin banyak mendapatkan penentangan. Kurikulum 2013 dinilai hanya sekedar proyek pemerintah pusat. Penilain ini disampaikan Ketua Persatuan Guru Intelektual Indonesia (PGII) Kota Lubuklinggau , A Jamaludin kepada Harian  Silampari, Kamis (27/12).

Jamaludin juga mengaku perubahan kurikulum hanya mementingkan proyek perorangan yang nantinya dengan ada perubahan kurikulum akan mengadakan sosialsiasi dan pelatihan terhadap guru.

“Perubahan kurikulum 2013 itu hanya proyek satuan pendidikan di pemerintah pusat. Sudah banyak proyek pemerintah pusat yang mubazir dan tidak berfungsi dengan baik,” ungkap Jamaludin.

Selanjutnya, kata dia pemerintah juga terlalu memaksakan kurikulum baru tanpa kajian dan riset yang matang. Menurutnya kurikulum yang diterapkan saat ini sudah cukup baik dan tidak perlu ada perubahan kurikulum. Sebab dengan perubahan kurikulum maka akan banyak perubahan yang muncul.

"Kurikulum 2013 terkesan mendadak dan dibuat tidak berdasarkan hasil riset evaluasi yang utuh terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya(KTSP). Kurikulum ini tidak lebih hanya sebagai proyek pemborosan anggaran,” jelas Jamal sapaan Jamaludin.

Jamal menegaskan pemerintah menghabiskan anggaran pendidikan yang cukup besar kisaran Rp 170 Milyar untuk kurikulum 2013 tersebut. Dia menuding ada orang oknum di sekitar Mendikbud yang berorientasi project.

Jamal juga mempermasalahkan konten dan substansi kurikulum 2013 yang berorientasi kepentingan global, tambal sulam dan memuat sejumlah kontradiksi. Akibatnya nilai ke-Indonesiaan terpinggirkan dan peserta didik menjadi korban.
Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidak seriusan pemerintah pusat dalam mengurusi dunia pendidikan. Terutama dalam menyikapi kepentingan umum kemajuan dunia pendidikan itu sendiri.

“Salah satu bukti ketidak seriusan pemerintah dalam mengurusi pendidikan yakni adanya perubahan kurikulum yang nantinya akan menyulitkan guru, murid bahkan orang tua. Betapa tidak. Dengan adanya pemangkasan dua mata pelajaran (IPA dan IPS) dan menuntut guru mata pelajaran lain mengaitkan semua materi dengan kedua mata pelajaran dipangkas, tentunya akan menjadi kesulitan,”tegasnya.

Menurutnya, tidak perlu ada perubahan kurikulum yang nanti hanya menghabiskan dana negara dan pasti akan memberatkan orang tua siswa dengan membeli buku pelajaran baru.

Selain itu guru juga akan dirugikan. Apa lagi guru yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan jurusan IPA ataupun IPS.  Namun ternyata mata pelajarannya telah dihapus di kurikulum SD dan SMP.
Jamal menambahkan , murid juga akan mengalami perubahan dratis dalam menghadapi kurikulum itu nanti. Kalau dilihat dari jumlah mata pelajaran ya memang berkurang ,namun jumlah jam pelajaran justru bertambah.

Untuk SD rencanya jam belajar rata–rata bertmbah empat jam per minggu dari sebelumnya. Misal jika sebelumnya  kelas 1 SD, jam belajar hanya  26 jam perminggu kedepan akan  menjadi 30 jam, kelas begitu juga dengan yang lainya. Sedangkan untuk kurikulum SMP rencanya juga akan bertambah rata-rata enam jam. (HS-01)