LUBUKLINGGAU- Tingginya angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) terberat bagi pemerintah di 15 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Lubuklinggau sejak 2010 angka kemiskinan di kota berselogan Sebiduk Semare berkisar 14-15 persen dari total 285 ribu penduduk.
Kepala BPS Lubuklinggau, Sukendro menjelaskan, indikator pengelompokan penduduk miskin dilihat dari penilaian rumah berdasarkan lantai, luas dan atap serta kepemilikannya.
Indikator lain juga dilihat dari sanitasi dasar dimiliki, kemampuan daya beli, tingkat kesehatan, sumber penerangan dan bahan bakar, pendidikan kepala rumah tangga. Serta kepemilikan aset dibawah 500.000 hingga kemampuan untuk membayar hutang.
Tingginya jumlah penduduk miskin di Kota Lubuklinggau diperkirakan banyak faktor yang menyebabkan. Mulai dari rendahnya tingkat pendidikan hingga minimnya lapangan pekerjaan tersedia di Kota Lubuklinggau.
Wakil Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe saat dikonfirmasi Harian Silampari, Senin (17/12) mengakui jika data penduduk miskin saat ini masih tergolong tinggi. Namun menurut dia, tingginya angka kemiskinan dibarengi dengan penambahan jumlah penduduk.
Selain itu patokan angka kemiskinan belum tentu mencerminkan real data penduduk miskin di Kota Lubuklinggau.
“Disisi lain kita mengupayakan pengurangan angka kemiskinan tetapi disatu sisi jumlah penduduk juga bertamabah. Perlu dingat kemiskinan tidak akan bisa hilang seratus persen yang penting kedepan Pemkot Lubuklinggau akan terus mengupayakan pengurangan angka kemiskinan dengan meningakatkan derajat orang miskin,” terang Nanan sapaan akrab SN Prana Putra Sohe.
Menurut Nanan, upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk bukan hanya sebatas pada pembatasan angka kemiskinan. Melainkan menekan jumlah penduduk dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Namun laju pertumbuhan penduduk Kota Lubuklinggau sulit dikendalikan, sebab Linggau kota transit. Setiap saat banyak penduduk datangan menetap,” ucap Nanan.
Ditambahkan Nanan, Lubuklinggau selain memiliki pekerjaan rumah (PR) menurunkan angka kemiskinan ada masalah lain yakni jumlah angka pengguran. Menurutnya berdasarkan data dari Disnaker Kota Lubuklinggau angka pengguran saat ini cukup tinggi.
Untuk mengurangi angka pengangguran tersebar di 72 kelurahan pada delapan kecamatan, Pemkot Lubuklinggau sudah mengeluarkan peraturan dengan mewajibkan setiap investor menanamkan investasinya melibatkan 70 persen pekerja lokal.
“Hal itu penting selain untuk mengurangi pengangguran juga mencegah terjadinya konflik dengan masyarakat dan sebagai pemberdayaan masyarakat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, “ terang Nanan.
Ditambahkan Nanan, kedepan Pemkot akan terus mengupayakan Balai Latihan Kerja (BLK) miliki Disnaker yang saat ini masih diakui Pemkab Musi Rawas.
Juga akan membangun Sekolah Kejuruan yang akan menjadi tenaga siap pakai oleh perusahaan atau investor yang akan menanamkan modal. (HS-04)
Rabu, 19 Desember 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar