Hasil Sawit Mura Overload

MUSI RAWAS- Sejak beberapa bulan terakhir hasil panen petani kelapa sawit kebun plasma mengalami peningkatan yang sangat drastic. Sebelumnya setiap hektar lahan perkebunan hanya mampu menghasilkan dua ton, sejak bulan Oktober meningkat hingga 10 ton setiap hektar.

Akibatnya PT London Sumatera (PT Lonsum) mulai kewalahan menampung Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari perkebunan plasma milik masyarakat. Kondisi ini menyebabkan tidak tertampung nya TBS kelapa sawit di pabrik dan menyebabkan penurunan harga TBS dari hari ke hari.

Hal tersebut dibenarkan Advisor & Consultan PT Lonsum, Mino Lesmana menurutnya akibat membludaknya pasokan tandan buah segar (TBS) sawit di wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) pihaknya tidak lagi mampu menampung hasil panen lahan petani. Dia mencontohkan, 100 hektare kebun plasma di kawasan Mura idealnya menghasilkan 200 ton TBS kelapa sawit. Namun, sejak Oktober bisa mencapai 1.000 ton TBS sawit yang mereka setorkan ke pabrik.

Akibatnya buah hasil kebun inti yang hanya seluas 40 persen dari 24.000 hektare total perkebunan sawit di Kabupaten Mura tidak bisa dipanen dan diproses. Kondisi ini tentu saja membuat perusahaan terus mengalami kerugian dampak dari tidak dilakukannya pemanenan dikawasan kebun inti mereka. Pasokan TBS sawit dari lahan plasma yang jauh melebihi kouta memaksa perusahaan membatasi jumlah penerimaan TBS kelapa sawit dari lahan plasma hanya sebanyak dua ton setiap hektar per hari.

Ini dikarenakan kapasitas pengolahan pabrik yang dimiliki PT Lonsum hanya 60 ton untuk setiap harinya. Disinyalir harga yang dipatok pabrik PT Lonsum untuk TBS kelapa sawit sebesar Rp 1.200 per kilogram menjadi daya tarik petani lain menjual komoditas mereka ke perusahaan tersebut.

Padahal mereka telah membuat kesepakatan hanya kebun plasma yang diterima produknya. Hingga saat ini, pihak PT Lonsum terus melakuakn sosialisasi kepada masyarakat tentang kapasitas maksimal proses produksi pabrik dan ketetapan harga yang hanya berlaku bagi petani plasma saja, ini untuk menghindari kesalhan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan sehingga menyebabkan aksi demonstrasi seperti beberapa waktu yang lalu.(HS-05)