DPP Golkar Usung Alex Noerdin

PALEMBANG- Teka teki siapa calon bakal diusung Partai Golongan Karya (Golkar) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2013 terjawab. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Rabu (19/12)  menetapkan mengusung H Alex Noerdin dalam Pemilihan Gubernur Sumsel, 6 Juni 2013 mendatang. Sebelum DPP Golkar menetapkan Alex Noerdin maju dalam suksesi Sumsel 1 ada beberapa nama bersaing memperebutkan perahu partai berlambang pohon beringin tersebut. Diantarnya  Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti, Walikota Lubuklinggau H Riduan Effendi dan sejumlah kader Golkar lainnya.

Kepastian diambil DPP Partai Golkar melalui rapat di Jakarta dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar, H Abu Rizal Bakri (Ical) didampingi Sekjen, Idrus Marham dan fungsionaris DPP Golkar seperti Theo L Sambuaga, Indra Bambang Utotyo.

Dari DPD Partai Golkar Sumsel diwakili Wakil Ketua DPP Golkar Sumsel, Wasista Bambang Utoyo dan Sekretaris Jamratul Osto. 
Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel, Jamratul Osto menjelaskan, dalam rapat kemarin dibahas hasil survey dilakukan Indo Barometer terhadap calon Gubernur Sumsel.
      Dalam survey dilakukan Indo Barometer tersebut, selain H Alex Noerdin ada nama lain. Diantaranya Wagub Sumsel, Eddy Yusuf,  Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti, Bupati Oku Herman Deru, Walikota Palermbang H Eddy Santana Putra dan Bupati OKI H Ishak Mekki.
      “Dalam hasil survey Indo Barometer ternyata H Alex Noerdin menempati posisi tertinggi dari pada calon lainnya. Sehingga dalam rapat diputuskan kalau DPP Partai Golkar mengusung H Alex Noerdin sebagai calon Gubernur Sumsel 2013-2018,” ucapnya.
      Mengenai surat keputusan Jamratul mengaku akan menyusul kemudian dibuat DPD Golkar Sumsel. Termasuk calon Wakil Gubernur Sumsel yang akan mendampingi H Alex Noerdin akan diputuskan pada Maret 2013.
       “Jika surat keputusan DPP Golkar mengusung H Alex Noerdin turun maka seluruh kader Partai Golkar Sumsel harus mendukung mengamankan kebijakan ini dan bagi kader yang tidak mendukung dan mengamankan kebijakan ini maka dengan tegas akan di kenakan sanksi organisasi,”katanya.(Jawa Pos)