Aksi ratusan massa ini membuat Jalinsum kembali macet akibat kendaraan tidak bisa lewat baik dari arah Kota Lubuklinggau maupun dari arah sebalinya. Massa juga melakukan orasi dan membawa spanduk yang bertuliskan "Musi Rawas Utara Harus Menjadi Kabupaten Definitif. Mulai Desember 2012 Demi Kesejahteraan Rakyat tertanda Masyarakat Musi Rawas Utara".
"Selama ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sedikit sekali menyentuh Muratara, ini jelas kesenjangan pembangunan. Maka dari itu pemekaran Kabupaten Muratara adalah harga mati," kata Koordinator Aksi, Mahendra saat melakukan orasi disambut teriakan semangat para demontran lainnya.
Dirinya juga mengancam aksi serupa akan terus dilakukan warga hingga pemekaran Kabupaten Muratara menemui kata pasti.
Camat Rupit, Firdaus saat dikonfirmasi wartawan menerangkan pihaknya saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk meredam aksi murni datang dari masyarakat. Yang terpenting saat ini dirinya bersama instansi terkait dan pihak pengamanan terus berupaya memantau aksi warga agar tidak berujung anarkis.
Memasuki hari kedua aksi masyarakat yang memblokir Jalinsum kemarin, aparat kepolisian dari Polres Mura menerjunkan tidak kurang 45 orang personil untuk mengawal dan mengawasi jalannya unjuk rasa. Hal ini untuk mencegah massa menjadi anarkis dan melakukan pengrusakan baik terhadap fasilitas umum maupun kendaraan yang tertahan.
Wakapolres Mura, Kompol Tulus Sinaga yang turun langsung kelokasi pemblokiran menyayangkan tindakan massa dalam memblokir jalan. Sehingga menyebabkan terhambatnya kepentingan umum dan pengguna jalan.
“Seharusnya masyarakat lebih bijak dalam menghadapi kondisi ini, silahkan demonstrasi dan menyampaikan aspirasi, tetapi hendaknya dilakukan ditempat-tempat yang memang menajadi titik tujuan. Jangan dengan memblokir jalan yang hanya mengakibatkan keresahan orang banyak,” jelasnya.
Tulus mengaku pihaknya mengerti akan maksud dan tujuan dari massa demontrasi. Menurutnya meski menyampaikan aspirasi adalah hak asasi manusia, namun dibatasi hak asasi orang lain. Tindakan massa menutup akses jalan sehingga mengganggu kepentingan umum jelas melanggar hak asasi orang lain.
Tulus menyatakan pihaknya akan terus melakukan pendekatan persuasif agar massa dapat membuka jalan yang diblokir. Sehingga masyarakat umum yang tidak mengerti apa-apa tetap dapat menggunakan fasilitas tersebut. Namun jika massa tetap berkeras bisa saja dilakukan pendekatan hukum karena yang mereka lakukan telah melanggar undang-undang dan mengganggu ketertiban umum terutama para pengguna jalan.
Menurutnya akan lebih tepat jika masyarakat melakukan aksi demonstrasi di lingkungan Pemkab Mura atau di kantor DPR RI tempat dilaksanakannya sidang pembahasan pemekaran Kabupaten Muratara. Sebab aspirasi masyarakat tentunya akan dapat langsung didengar pihak yang berkompeten dalam menentukan pembentukan Kabupaten Muratara.
“Namun kita percaya masyarakat Muratara adalah masyarakat yang cerdas dan mampu menilai segala sesuatunya dengan kepala dingin. Sehingga pendekatan hukum yang sangat tidak kita inginkan tidak harus dilaksanakan,” tegasnya.
Informasi terakhir diterima Harian Silampari, massa akhirnya setuju membuka blokir sekitar pukul 18.00 WIB, setelah melakukan negosiasi dan perundingan yang alot dengan pihak keamanan. Sementara itu salah satu demonstran, Ardi menyatakan aksi akan tetap dilanjutkan esok hari hingga pemerintah pusat memustuskan secara pasti nasib Kabupaten Muratara.
“Ini aksi damai sebagai bentuk perhatian seluruh masyarakat terhadap masa depan Kabupaten Muratara, tidak ada toleransi pemekaran Kabupaten Muratara adalah harga mati,” kata Ardi..(HS-05)
Posting Komentar