Sembilan Daerah Belum Tebus Raskin

LUBUKLINGGAU- Sedikitnya sembilan dareah di Kota  Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas (Mura) hingga kemarin (12/9) belum melakukan penebusan jatah Raskin Badan Urusan Logistik (Bulog).
Sembilan daerah tersebut yakni lima Kelurahan di Kota Lubuklinggau dan empat desa di Kabupaten Musi Rawas. Jatah Raskin tidak ditebus mulai awal tahun 2012 hingga jatah Raskin 13.

“Untuk Kota Lubuklinggau penebusan tidak dilakukan sejak adanya perubahan pagu penerina Raskin, terhitung Juni hingga Raskin 13.
Sedangkan untuk Kabupaten Musi Rawas terhitung sejak Januari hingga dikeluarkannya Raskin 13. Jadi sekitar lima bulan untuk kota dan sepuluh bulan untuk Kabupaten Musi Rawas,” ungkap Kepala Bulog Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, Muhammad Ludi didampingi Kepala Gudang Joko kepada Harian Silampari.

Penyebab tidak ditebusnya Raskin tersebut diduga karena sulitnya mengumpulkan uang penebusan dari Rumah Tangga Sasaran (RTS). Adapun wilayah yang belum melakukan penebusan Raskin untuk Kota Lubuklinggau di Kelurahan Taba Cemekeh dan Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Lalu Kelurahan Batu Urip Taba dan Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II serta Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

Sedangkan untuk Kabupaten Musi Rawas yakni Desa Karya Mukti Kecamatan Kelingi dan Desa Tri Anggun Jaya, Mukti Karya serta Desa Binjai Kecamatan Muara Lakitan.

Disisi lain Joko mengakui, saat ini program pembelian hasil padi petani daerah belum bisa dijalankan Bulog. Sebab petani lebih memilih menjual padinya ke pasaran dikarenakan harganya lebih mahal daripada menjual ke Bulog.

Joko menerangkan, program pembelian padi petani tahun 2012 masih nihil. Walaupun target ditetapkan pemerintah untuk 2012 mencapai 3 ribu ton. Tapi karena tak ada petani yang menjual padinya pada Bulog akhirnya target tersebut di revisi menjadi 500 ton.

“Program tersebut belum berjalan, sebab harga beras dipasaran lebih mahal dibanding dengan harga ditawarkan Bulog Rp 6.500 per kilo. Harga tersebut telah diatur oleh intruksi presiden (Inpres),” katanya.

Ludi menambahkan, jika harga beras di pasaran lebih murah dari harga ditawarkan Bulog, sesuai dengan Inpres maka diprediksi petani akan lebih memilih melakukan transaksi penjualan pada pihak Bulog. Dilihat dari kondisi seperti ini, diperkirakan program pembelian padi tidak akan berjalan sesuai rencana. Sebab harga pasaran masih menjadi pilihan petani. (HS-06)