Bank Pemerintah Dinilai Belum Membantu Masyarakat Kecil

MUSI RAWAS- Bank milik pemerintah dinilai tidak membantu masyarakat kecil dalam memperbaiki tingkat kualitas perekonomian. Hal ini terlihat dari susahnya masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman sebagai modal usaha.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, AL Imron Harun mengatakan, hal ini juga menjadi salah satu faktor banyaknya perselisihan antara pengusaha perkebunan dengan masyarakat pemilik lahan.
Seharusnya bank pemerintah membantu untuk mensukseskan program revitalisasi perkebunan nasional yang telah dicanangkan.
“Negara kan telah mensubsidi masyarakat untuk berkebun dengan didanai bank milik Negara, nyatanya ini juga tidak berjalan,” katanya.

Tidak berjalannya program kredit revitalisasi perkebunan ini dikarenakan pihak bank yang tidak membuka diri terhadap masyarakat kecil.


Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan, jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, makan persyaratan dan proses yang ada sangat berbelit-belit dan terkesan dipersulit.

“Padahal ini bukan uang bank. Negara yang bayar mereka hanya fasiltator. Coba bisa dicairkan Rp 30 atau Rp 40 juta per hektar untuk masyarakat kecil berkebun, tidak ada lagi itu perusahaan-perusaan, tidak ada lagi harga minyak yang terus melonjak. Tapi praktek kerja dilapangannya tidak begitu,” terang Al Imron.

Program kredit revitalisasi sendiri merupakan suatu program pemerintah pusat dalam rangka percepatan pengembangan perkebunan rakyat berbentuk kredit investasi dengan melibatkan perusahaan sebagai mitra pengembang.
Kredit revitalisasi membiayai komoditi perkebunan seperti sawit, karet dan kakau. Sistem ini diharapkan bisa membantu petani kecil dengan adanya bantuan subsidi bunga dari pihak pemerintah.

Namun menurut AL Imron program tersebut tidak berjalan dan bank terkesan menutupi dari dari masyarakat kecil.
 “Ini yang harus kita kaji jika memang pemerintah punya niat baik mensejahterakan masyarakatnya,” pungkasnya.(HS-Mg01)