PNS Bisa Cairkan Pesangon Miliaran Rupiah

LUBUKLINGGAU- Isu mengenai sudah disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai beredar di Kota Lubuklinggau. Bahkan di sekolah-sekolah dan kantor kelurahan di Kota Lubuklinggau kerap menjadi perbincangan.
Salah seorang guru SMKN 2 Kota Lubuklinggau, Yani kepada Harian Silampari mengaku pernah mendapat cerita mengenai SMS dari kawan mengajarnya. SMS tersebut isinya apabila UU ASN sudah disahkan, PNS bisa mengajukan pensiun dini dan akan mendapat pesangon. Untuk golongan II mendapat Rp 500 juta, golongan III Rp 1 miliar dan golongan IV Rp 1,5 miliar.
“Sekolah kami heboh apo benar nian,” kata Yani, saat berada di Kantor Lurah Batu Urip Permai, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Jumat (15/2).
Sementara itu, Agus salah seorang staf PNS di Kantor Lurah Batu Urip Permai mangatakan, memang ada rencana pemberlakukan UU ASN itu. Tapi sepengetahuan dirinya, saat ini masih dibahas di DPR. Belum ada penjelasan atau sosialisasi resmi kalau memang sudah disahkan.
“Tapi kalau memang nantinya benar begitu, wah bisa kaya mendadak dong. Cubo telusuri dulu apo ado nian,” kata Agus.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggu Sunardi, ketika dikonfirmasi mengatakan pada dasarnya Pemkot tidak antipatif apalagi menolak UU tersebut. Namun menurutnya hingga kini aturan tersebut masih rancangan dan belum ditetapakan.
“Itu baru rancangan dan belum ditetapakn hingga kini kita belum ada pemberitahuan,” kata Sunardi.
Hal senada disampaikan Sekda Kota Lubuklinggau,  H Parigan Syahrin. Menanggapi rencana perpanjangan usia pensiun PNS menjadi 58 tahun dan khusus untuk eselon II sampai 60 tahun dalam aturan ASN hingga kini masih dalam pembahasan. Parigan mengatakan Pemkot dalam hal ini tidak dalam posisi kaku, yakni menolak atau menerima. Hanya saja diharapkan bahwa pengkajian mendalam perlu dilakukan dan juga penjelasan paripurna tentang efek dari perpanjangan usia pensiun.
Selain itu lanjut Parigan Undang–Undang yang akan ditetapakan ASN, tidak serta merta langsung diterapakan setiap  daerah. Karena masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dan jika di di  Kota Lubuklinggau masih menunggu peratauran Pemrintah (PP) lalu keputusan Gubernur.
“Artinya masih panjang rentetan yang harus dijalani baru Undang-Undang ASN tersebut bisa diterapkan dan hingga kini Undang-Undang ASN ini masih dalam pengkajian,” tegasnya. (HS-04)