Baru BTN Sosialisikan KPR-FLPP

LUBUKLINGGAU- Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Perumahan (KPR-FLPP) disalurkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui lembaga perbankan negara belum memperlihatkan geliatnya. Buktinya tak banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Lubuklinggau menjadi target penyaluran program ini mengetahui syarat dan proses yang harus penuhi.

Sosialisasi diberikan pihak perbankan bertugas memberikan manfaat FLPP, dilapangan pun belum terlihat maksimal. Sebab hal tersebut baru dilakukan diarea developer serta lembaga. Padahal masyarakat perorangan yang terkategorikan MBR memiliki kesempatan yang sama, menikmati program hunian nyaman tersebut.

Setiap tahunnya pasangan baru Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas tumbuh hingga 1300. Tapi tingkat pertumbuhan perumahan layak yang dimaksudkan Kemenpera tak mencapai setengahnya.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Realestat Indonesia (REI), Edwar Antoni kepada Harian Silampari, Kamis (14/2).

Dikatakannya sedikitnya pertumbuhan kepemilikan rumah layak huni melalui KPR FLPP, bukan karena minimnya keinginan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni melalui program subsidi tersebut.

“Melainkan tidak adanya sosialisasi dari pihak perbankan. Bahkan ada masyarakat yang tidak tahu perbankan mana bertugas menyalurkan program tersebut,” terangnya.

Ditambahkannya, untuk Kota Lubuklinggau hanya Bank Tabungan Negara (BTN) menjalankan program hunian bersubsidi. Selebihnya BRI, BNI serta Mandiri belum terlihat geliatnya sama sekali.

Untuk Lubuklinggau baru BTN yang memberikan FLPP. Sedangkan untuk lembaga keuangan lain belum memberikan penyaluran rumah murah.

Padahal yang paling banyak mendapatkan jatah FLPP adalah BRI BNI Mandiri. Sedangkan untuk BTN lebih sedikit. Perbankan tidak banyak memberikan pelayanan subsidi FLPP. Selain itu persyaratan yang diajukan pihak perbankan untuk mendapatkan FLPP begitu sulit. Sehingga developer juga kesulitan menjalankan program tersebut.

“Belum lagi Jamsostek yang kini memiliki program Penyediaan Uang Muka (PUM) dan Bantuan Uang Muka (BUM), banyak lembaga pemerintah yang mempermudah MBR mendapatkan hunian nyaman. Tapi realisasinya sangat tidak maksimal,” bebernya.

Harusnya perbankan membuka peluang lebar-lebar bagi masyarakat untuk menikmati program Kemenpera tersebut. Sebab tanpa perbankan program ini tak akan berjalan dan tujuan pemerintah memberikan rumah layak huni pada masyarakat tak akan terealisasi.

Selain itu, perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) juga harus ditingkatkan. Sebab sejumlah developer mengaku kesulitan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum lagi perizinan-perizinan lainnya.

Para developer mengaku, dinas terkait butuh waktu hingga satu tahun untuk memberikan IMB kepada developer. Ini membuat para developer sulit membuat hunian baru. Sebab sewaktu akad rumah IMB sudah harus ada karena persyaratan dari lembaga perbankan. (HS-06)