Pemkot Diminta Perhatikan Guru Honor

LUBUKLINGGU- Sekitar 20 persen dana alokasi Anggaran Belanja Negara (APBN) dan Belanja Daerah (APBD) per tahun untuk dunia pendidikan, nampaknya belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pasalnya tidak sedikit pahlawan tanpa jasa (guru) khususnya honor yang merasakan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dengan bergantung pada penghasilan menjadi honor sekolah.
AL salah seorang guru honor disalah satu Sekolah Dasar Negeri di Kota Lubuklinggau kepada Harian Silampari, Jumat (18/1) menuturkan sampai saat ini gaji diterima setiap bulan kurang dari Rp 500.000. Pembayaranya pun tiga bulan satu kali.

Diakuinya penghasilan diterima dalam satu bulan sangat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Selanjutnya kata dia, beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau pernah meminta agar kepala sekolah menaikan gaji guru honorer minimal Rp 500.000 perbulan. Namun pada nyatanya tidak sedikit kepala sekolah yang tidak melaksanakan permintaan tersebut.

“Masih banyak guru honor yang nerimo duet perbulan cuman 200 sampai 300, sedangka kepala dinas ngomong tolong di gaji 500 sebulan,” keluhnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Agusni Efendi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Ramli mengakui ada permintaan kepala dinas pendidikan menaikan gaji guru honor.

“Itu permintaan Kepala Dinas, ya boleh-boleh saja meminta kenaikan gaji. Tapi mau bagiamana mungkin keuangan sekolah tidak mampu membayarkan nya,” terang Ramli.

Selanjutnya dia mengungkapkan saat ini pendidikan jenjang SD mengalami kekurangan guru sebanyak 148 orang. Sedangkan guru honor juga semakin banyak. Mungkin karena itu gaji guru honor tidak bisa dinaikan.
“Kalau keuangan sekolah tidak mampu membayar semua honor sebesar 500 ribu perbulan , mau bagaimana. Jadi untuk membayar guru honorer sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah. Sedangkan kuangan sekolah hanya berasal dari dana operasional sekolah” tambah Ramli

Diterangkanya selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) hanya menerima formasi guru SMP dan SMA,sedangkan SD tidak ada. Hal ini lah yang menyebabkan guru SD semakin lama semakin berkurang.

“Pemerintahkan lebih tahu mengenai inpres SD pada zaman presiden Soeharto. Nah guru-guru tersebut apda 2014 ini pensiun semua. Kalau tidak ada penerimaan PNS bagiaman mau menggantikannya,” ungkap Ramli.

Dia meminta kepada Pemkot Lubuklinggau untuk memperhatikan guru-guru honor SD. Dengan cara mengalokasi APBD untuk membayar guru honor. Sebab peran guru honor sangat membantu satuan pendidikan.

Menurutnya dengan adanya guru honor selama ini kekosongan guru dapat teratasi. Dengan demikian pemerintah harus memberikan kenyamanan terhadap guru honor, paling tidak mengalokasikan dana.


“Kalau guru honor berhenti semua gara-gara gaji kecil. Dimana mau mengisi kekosongan guru,sedangkan setiap tahun kekurangan guru semakin bertambah. Hal ini disebabkan jumlah guru yang pensiun tidak diimbangi dengan penerimaan CPNS guru SD,” sambungnya.(HS-01)