Minat Jadi Panwascam Pilgub Minim

MUARA BELITI-Sedikitnya enam dari 21 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas sampai kemarin (3/1) belum ada satupun pelamar calon anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Musi Rawas, salah satunya Kecamatan Nibung, Kabupaten Mura.
Demikian diungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, Agus Salim saat dibicangi Harian Silampari, Kamis (3/1).
“Sampai hari ini (Kamis red) baru ada berkas pelamar dari 15 Kecamatan , sedangkan enam lainya belum ada,” akunya.

Jika sampai batas waktu akhir penerimaan berkas  masih belum ada pelamar panwascam dari keenam kecamatan tersebut maka rencananya waktu penerimaan berkas akan diperpanjang.

“Kalau sampai perpanjangan masih belum ada juga yang mendaftar kita akan datangi langsung kekecamatan masing-masing, sebab panwascam sangat diperlukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur,” tambahnya.

Dijelaskannya sejak 29 Desember lalu sampai dengan 5 Januari 2013, Panwaslu Kabupaten Musi Rawas membuka ruang bagi masyarakat di 21 kecamatan untuk mendaftar sebagai anggota Panwascam pemilihan  Gubernur Sumatera Selatan pada 6 Juni mendatang.

Adapun tahapan perekrutan calon anggota Panwascam Kabupaten Musi Rawas yakni 29/12 – 5/1 penerimaan berkas, 7-10/1 mendengarkan tanggapan masyarakat dan pada 11/1 akan dilakukan tes tertulis.

“Nanti 7 Januari akan kita umumkan calon yang lolos berkas adminitrasi selanjutnya kita meminta tanggapan dari masyarakat terhadap para calon panwascam yang lolos tersebut,” kata Agus Salim

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya calon panwascam yang terlibat partai politik dan terkena kasus hukum.

“Kita berikan ruang kepada masyarakat untuk menilai para calon panwascam yang telah lolos berkas. Supaya perekrutanya selektif dan tidak salah rekrut nantinya,” sambung Agus.

Dari sekian banyak pedaftar nantinya hanya dijaring tiga orang panwascam dari setiap kecamatan di kabupaten Musi Rawas.

Lebih lanjut Agus menuturkan kedepanya tugas yang paling mendasar bagi pengawas kecamatan adalah membantu tugas Panwaslu untuk mengawal hak konstitusional menyalurkan suara dalam pelaksanaan tahapan pemilihan dengan baik.

“Jadi, berhasil tidaknya pesta demokrasi Pemilukada, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel ditentukan oleh terpeliharaya hak konstitusional masyarakat dalam memilih pemimpinnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber),”imbuhnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Sumsel, Kurniawan saat dihubungi Harian Silampari mengatakan pihaknya masih melakukan pembentukan Panwascam, infranstruktur, PPL dan tahapan Pilgub Sumsel. “Kita melakukan pengawasan proses Pemuktahiran DP 4 yang tengah disusun KPU,” ucapnya.

Dia menyarankan kepada Panwaslu di Kota dan Kabupaten se-Sumsel supaya terus berkoordinasi dengan media cetak maupun elektronik untuk menginformasi ke halayak ramai tentang kegiatan Panwaslu, sehingga tercipta kondisi aman dan tertib. “Masyarakat bisa mengetahui informasi tentang Pilgub,” imbaunya. (HS-01/ags)