Honorer K1 Ngaku Diminta Setor Uang

LUBUKLINGGAU- Honoer Kategori 1 (K1) keluhkan adanya pungutan liar (Pungli) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau. Setiap honoer K1 tersebut diminta setor uang dalam jumlah bervariasi. Mulai dari Rp 1 juta hingga Rp  1,5 juta. Hal ini disampaikan salah seorang honoer K1 inisial ‘ZL’ kepada Harian Silampari, Rabu (2/1).
Oknum BKD kata dia beralasan uang tersebut untuk pengumpulan pemberkasan untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) 160 honoer Kategori 1 (K1) yang sudah dinyatakan lolos oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Ketika kami, yakni honoer K1 mempertanyakan kegunaan uang tersebut,  oknum BKD tersebut menjawab. Kami ini capek ngurus berkas-berkas kamu,  jadi wajarlah kalau kami minta duit kamu,” kata Zl.

Kepala BKD Kota Lubuklinggau, Sunardi membantah adanya informasi dan dugaan praktik Pungli dalam proses pemberkasan honoer K1 dilakukan staf BKD.
“Tidak ada pungli itu. Tidak ada benar itu,” tegas Sunardi.
Dikatakan Sunardi sejak awal tidak ada pungutan dalam pengurusan pemberkasan untuk pengangkatan dan keluarnya Nomor Induk Pegawai  (NIP) PNS dari honoer K1 tersebut.

Menurut Sunardi  jika untuk fotocopy, pengrusan SKCK memang menggunakan uang pribadi honoer K1 itu sendiri. Prosesnya disiapkan oleh honoer K1. BKD hanya melakukan pengumnpulan berkas yang diminta sesuai syarat-syarat dari BKN.

“Sejak awal tidak ada pungutan, kita juga belum menerima laporan adanya pungli tersebut, Namun kalau seandainya memang ado dan laporan itu, sampai ke saya. Saya akan proses dan berikan saksi. Tapi yang jelas kalau prediksi saya, laporan itu hanya isu dan itu cerito lamo, setiap tahun saat proses pemberkasa CPNS selalu ado isu Pungli, mungkin sebentar lagi akan ada K2 dan isu itu akan kembali ada,” papar Sunardi.

Ditambahkan Sunardi, untuk  pengurusan dan pengunpulan pemberkasan K1 , BKD membentuk koordinator di luar BKD sifatnya membantu dalam pengumpulan berkas. “Jadi silakan kamu tanya koordinatornya,” saran Sunardi.  (HS-04)