Ketua Golkar Mura Tak Takut Di-PAW

MUSI RAWAS- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas (Mura)  Hj Lily Martiani mengaku siap menerima sanksi diberikan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. Pernyataan ini muncul pasca keputusan DPD Golkar Mura sepakat tidak mendukung H Alex Neordin maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Sumatera Selatan 2013.

Penolakan mendukung Alex Noerdin kembali maju sebagai bakal calon Gubernur  itu disampaikan pada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) II Partai Golkar Sumatera Selatan di Kabupaten Lahat beberapa waktu lalu. Saat Rapimda DPD Golkar Mura secara tegas mendukung H Ridwan Mukti maju dalam Pemilukada Provinsi Sumsel 2013. 

“Silahkan menjatuhkan sanksi. Kami DPD Golkar Mura siap menerimanya. Semua yang dilakukan bukan pelanggaran diatur dalam Juklak Partai Golkar,” tegas Lily saat dikonfirmasi Harian Silampari melalui Hpnya, Senin (3/12).

Bahkan Anggota DPRD Provinsi Sumsel itu mengaku tidak takut jika DPD Golkar Provinsi memberikan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya. Sebab kata dia, wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD bukan dipilih oleh partai.
“Di-PAW pun saya siap. Karena saya dipilih rakyat bukan DPD Golkar Provinsi,” ucapnya.

Selian itu, Lily mengaku keputusan menolak mendukungan Alex Noerdin tidak ada kepentingan pribadi atau intervensi dari orang lain. Keputusan DPD Golkar Mura mendukung Ridwan Mukti menjadi bakal calon Gubenrnur Sumsel diambil melalui rapat interen partai.

Menurutnya sangat keliru jika Rapimda Partai Golkar telah merekomendasikan satu nama bakal calon Gubernur Sumsel. Sebab dalam Rapimda tidak ada agenda mendukung salah satu kandidat. Karena keputusan siapa yang bakal diusung Partai Golkar dalam Pemilukada Provinsi Sumsel mendatang sepenuhnya hak DPP di Jakarta. Dia memberikan contoh bagaimana DPP menetapkan calon Walikota Lubuklinggau beberapa waktu lalu.  Ketika itu calon yang ditetapkan DPP bukan dari DPD Golkar Kota Lubuklinggau.

"Tidak ada mekanisme atau Juklak yang menyebut Rapimda mengusung atau menetapkan calon. Yang jelas kita dukung Ridwan Mukti, dan pada akhirnya nanti kita sepenuhnya mendukung keputusan akhir DPP Partai Golkar," sambung Lily.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Mura, Ahmad Bakri menambahkan, dalam aturan Juklak No 13/2011 sudah ditur mengenai tata cara Pemilukada yang dicalonkan dari Golkar. 
“Kami tidak melanggar aturan yang ada. Mengenai sanksi silahkan dijatuhkan jika kami melakukan pelanggaran. Namun, yang jelas apabila sudah ada penetapan calon dari DPP maka itu wajib didukung penuh. Jika tidak itu baru pelanggaran dan ada sanksi tegas,”jelas dia.(HS-Blc)