Warga Semangus Merasa Terancam

MUARA LAKITAN- Warga Desa Seamangus Lama khususnya Dusun Panglero, Harapan Jaya, Landau Jaya, Sopa, dan Cawang Gumilir Kecamatan Muara Lakitan resah. Mereka tidak berani lagi melakukan perjalanan menuju desa induk maupun ibukota kecamatan setelah adanya ancaman diduga dari pihak PT MHP yang ingin mengambil alih lahan masyarakat. Hal ini dipicu sikap keras masyarakat yang bersikukuh tidak mau menjual tanah milik mereka perusahaan tersebut.
“Sudah beberapa kali perusahaan mendatangi kami bersama aparat dan mengancam akan menggusur tanah kami jika tidak mau dijual kepada mereka,” ungkap Gumilir, Kepala Suku masyarakat Cawang Gumilir.

Dirinya menambahkan tidak akan menjual satu meterpun lahan dusun yang ditinggalinya bersama keluarga dan masyarakat lain. Karena sejak masih berumur 13 tahun Gumilir membuka lahan tersebut menjadi tempat tinggal berupa pondok kecil saat bekerja sebagai penunjuk jalan bagi perusahaan saat itu ingin mengambil komuditas kayu dari rimba Semangus.

Wilayah yang dulunya hanya ditempati tiga kepala keluarga (KK) tersebut saat ini telah berkembang menjadi sekitar 480 KK dengan luas dusun lebih kurang 10 hektar dibuka secara manual dan bergotong royong tanpa ada bantuan dari pihak manapun.
“Sampai mati kami tidak akan menyerahkan lahan kami, meskipun diancam dan harus bertaruh nyawa. Saya akan melindungi warga saya sampai mati,” tegas Gumilir.

Anggota Komisi I Bagian Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi RAwas (Mura), AL Imron Harun mengharapkan masyarakat tidak terlibat bentrok dengan perusahaan. Sebab hal tersebut akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Dirinya meminta masyarakat mempercayakan pengaduan mereka tersebut kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.

“Perusahan punya kekuatan, punya uang, jangan sampai terjadi lagi masyarakat bentrok dengan perusahaan karena membela hak mereka malah menjadi pihak yang salah dan bahkan dijebloskan kedalam penjara. Mari kita menahan diri dan menyerahkan penyelesaian permasalahan tersebut kepada pihak pemerintah. Kami juga akan mendesak pemerintah agar segera menyikapi laporan ini,” tegasnya.

Ditambahkan Sekretaris Komisi II Bagian Ekonomi DPRD Kabupaten Mura, WAhisun Wais Wahid pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan ini karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kemana lagi mereka akan mengadukan permaslaahan mereka jika bukan kepada pemerintah,” jelasnya.

Kapolres Mura melalui Kepala Satuan Intelkam Polres Mura, AKP Armen mengharapkan masyarakat dapat menahan diri terhadap semua bentuk provokasi. Jangan sampai terpancing emosi yang dikemudian hari malah akan merugikan masyarakat.
“Kita beri kesempatan dan kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini,” imbuhnya.(HS-05)